Rabu, 10 April 2013

Tulisan 5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(APBN)



Nama : Siti Maroha
NPM : 27212068
Kelas : 1EB24
Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
A.  PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA
APBN Adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Masa berlaku APBN :
APBN Indonesia mulai tahun 2000 ditetapkan  berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sedang berjalan. Sebelum tahun 2000 APBN  berlaku  mulai 1 April sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya.
Fungsi APBN:
         Fungsi Alokasi
Berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara.
         Fungsi Distribusi
Berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.  Pemerataan kesejahteraan dapat terwujud jika pemanfaatan penerimaan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
         Fungsi Stabilitas
Berkaitan dengan pengaturan perekonomian nasional agar tetap seimbang, yaitu permintaan agregat (keseluruhan) sama dengan penawaran agregat. APBN bagi pemerintah sebagai instrumen pengendali perekonomian, baik dalam kondisi perekonomian yang stabil, depresi ataupun inflasi.
Tujuan penyusunan APBN :
Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan rakyat
Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah
Membantu pemeritah mencapai tujuan kebijakan fiscal
Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja Negara
Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik.

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B.  PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

Anggaran merupakan implementasi dari rencana dari rencana strategi yang telah ditetapkan.
Penyusunan anggaran adalah Proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu.
Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun.
Karakteristik Anggaran :
  1. Anggaran mengestimasi  tingkat laba potensial dari suatu unit usaha
  2. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan (misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi)
  3. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun
  4. Anggaran merupakan komitmen manajemen
  5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran
  6. Anggaran yang telah disusun hanya dapat dirubah jika terjadi kondisi khusus
  7. Secara periodic, dilakukan analisis selisih antara anggaran dengan sesungguhnya dan dijelaskan

Kegunaan anggaran :
  1. Memperjelas rencana strategi
  2. Membantu koordinasikan kegiatan beberapa  bagian dari suatu organisasi
  3. Melimpahkan tanggung jawab kepada manajer
  4. Memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer

Isi anggaran :
  1. Anggaran pendapatan
  2. Anggaran Biaya produksi dan Biaya penjualan
  3. Anggaran biaya pemasaran
  4. Anggaran Biaya Adiministrasi dan Umum
  5. Anggaran litbang
  6. Anggaran lainnya : anggaran modal, anggaran neraca, anggaran aliran kas


Proses penyusunan anggaran :
  1. Menerbitkan pedoman penyusunan anggaran oleh staf anggaran yang disetujui manajer puncak
  2. Membuat proposal anggaran permulaan oleh masing2 manajer pusat pertanggungjawaban
  3. Negosiasi, yaitu mendiskusikan anggaran yang diusulkan
  4. Slack, yaitu perbedaan Karena menurunkan tingkat penjualan atau menaikkan  biaya
  5. Review dan persetujuan oleh CEO/ Dewan direktur
  6. Revisi anggaran, baik secara sistematis maupun kondisi khusus

Teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran :
  1. Simulasi
  2. Estimasi Probabilitas
  3. Anggaran tak terduga

Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 2, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).

1). Dari Atas ke Bawah ( top-down )
     Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalanan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah, yaitu :
  1. Metode kemampuan ( the affordable method ), yaitu metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
  2. Metode pembagian semena-mena ( Arbitrary allocation method ), yaitu proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya.
  3. Metode persentase penjualan ( Percentage of sales ), yaitu menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan presentase peningkatan penjualan dilapangan.
  4. Melihat pesaing ( competitive parity ) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya.
  5. Pengembalian investasi ( return of investment ) yitu pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya.
2). Dari Bawah ke Atas ( Bottom-up )
     Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah diterapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Ada 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yaitu :
  1. Metode tujuan dan tugas ( Objective and task method ) yaitu dengan menegaskan pada penentusn tujun dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan pekiraan anggaran yang dibutuhkan utuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
  2. Metode pengembalian berkala ( payout planning ) yaitu menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akam mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima hasil penjualan. Tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break event point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah masuk tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
  3. Metode perhitungan kuantitatif ( Quantitative models ) yaitu mengguakan perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukan dalam kommputer dengan teknis analisis regresi berganda ( multiple regresion analysis ). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

C. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN Berisi Daftar Sistematis Dan Terperinci Yang Memuat Rencana Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Selama Satu Tahun Anggaran. APBN, Perubahan APBN, Dan Pertanggungjawaban APBN Setiap Tahun Ditetapkan Dengan Undang-Undang.
Secara Keseluruhan Sumber Penerimaan Negara Bersumber Dari :
1. Penerimaan Dalan Negeri, Yang Terdiri Dari;
Penerimaan Perjakan
o    Pajak Penghasilan (Minyak Dan Gas, Non Minyak Dan Gas)
o    Pajak Pertambahan Nilai
o    Pajak Bumi Dan Bangunan
o    Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangun (BPHTB)
o    Pajak Lainnya
o    Pajak Perdagangan Internasional
o    Bea Masuk
o    Pajak/Pengutan Ekspor
Penerimaan Bukan Pajak
o    Penerimaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan, Perikanan)
o    Bagian Laba BUMN
o    PNPB Lainnya
2. Penerimaan Luar Negeri
Penerimaan Dari Luar Negeri Dapat Dihasilkan Dari Investasi Atau Modal Proyek Ataupun Pinjaman Keluar Negeri. Bisa Juga Didapatkan Dari Ekspor Barang Ataupun Dari Visa Para Tourist Yang Datang Ke Indonesia.

·         Penerimaan Pajak
  1. Penerimaan pajak yang masuk pos penerimaan pemerintah pusat.
  2. Pajak Dalam Negeri, (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, dan pajak lain.
3.    Pajak Perdagangan Internasional, (penerimaan bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)
·         Penerimaan Negara Bukan Pajak
  1. Penerimaan sumber daya alamyang merupakan hasil pengelolaan kekayaan alam
  2. Penerimaan atas laba BUMN, sesuai dengan besarnya kepemilikan saham BUMN
  3. PNBP lain, seperti pungutan yang dikelola Kementrian atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan umum
·         Hibah
Adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta pihak swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, dan dialokasikan untuk kegiatan tertentu sesuai Nota Kesepahaman.
D.  PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA
Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengeluaran rutin dan
2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :

- Pengeluaran untuk belanja pegawai
- Pengeluaran untuk belanja barang
- Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
- Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
- Dan juga pengeluaran lain-lain

Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :

- Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.
- Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah
- Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain

Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

- Sektor produksi
- Sektor distribusi
- Sektor konsumsi masyarakat
- Sektor keseimbangan perekonomian

Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :

1. PENGELUARAN INVESTASI
-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang
2. PENGELUARAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
3. PENGELUARAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
4. PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA DEPAN
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
5. PENGELUARAN YANG TIDAK PRODUKTIF
-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.
E.  DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
Produk Domestik Bruto
PDB Diartikan Sebagai Nilai Keseluruhan Semua Barang Dan Jasa Yang Diproduksi Di Dalam Wilayah Tersebut Dalam Jangka Waktu Tertentu (Biasanya Per Tahun). PDB Berbeda Dari Produk Nasional Bruto Karena Memasukkan Pendapatan Faktor Produksi Dari Luar Negeri Yang Bekerja Di Negara Tersebut. Sehingga PDB Hanya Menghitung Total Produksi Dari Suatu Negara Tanpa Memperhitungkan Apakah Produksi Itu Dilakukan Dengan Memakai Faktor Produksi Dalam Negeri Atau Tidak. Sebaliknya, PNB Memperhatikan Asal Usul Faktor Produksi Yang Digunakan.
PDB Nominal (Atau Disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) Merujuk Kepada Nilai PDB Tanpa Memperhatikan Pengaruh Harga. Sedangkan PDB Riil (Atau Disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) Mengoreksi Angka PDB Nominal Dengan Memasukkan Pengaruh Dari Harga.
PDB Dapat Dihitung Dengan Memakai Dua Pendekatan, Yaitu Pendekatan Pengeluaran Dan Pendekatan Pendapatan. Rumus Umum Untuk PDB Dengan Pendekatan Pengeluaran Adalah:
PDB = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + Ekspor – Impor
Di Mana Konsumsi Adalah Pengeluaran Yang Dilakukan Oleh Rumah Tangga, Investasi Oleh Sektor Usaha, Pengeluaran Pemerintah Oleh Pemerintah, Dan Ekspor Dan Impor Melibatkan Sektor Luar Negeri.
Sementara Pendekatan Pendapatan Menghitung Pendapatan Yang Diterima Faktor Produksi:
PDB = Sewa + Upah + Bunga + Laba
Di Mana Sewa Adalah Pendapatan Pemilik Faktor Produksi Tetap Seperti Tanah, Upah Untuk Tenaga Kerja, Bunga Untuk Pemilik Modal, Dan Laba Untuk Pengusaha.
Secara Teori, PDB Dengan Pendekatan Pengeluaran Dan Pendapatan Harus Menghasilkan Angka Yang Sama. Namun Karena Dalam Praktek Menghitung PDB Dengan Pendekatan Pendapatan Sulit Dilakukan, Maka Yang Sering Digunakan Adalah Dengan Pendekatan Pengeluaran.

2. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merupakan Data Statistik Yang Merangkum Perolehan Nilai Tambah Dari Seluruh Kegiatan Ekonomi Di Suatu Wilayah Pada Satu Periode Tertentu. PDRB Dihitung Dalam Dua Cara, Yaitu Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan. Dalam Menghitung PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menggunakan Harga Barang Dan Jasa Tahun Berjalan, Sedangkan Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menggunakan Harga Pada Suatu Tahun Tertentu (Tahun Dasar). Penghitungan PDRB Saat Ini Menggunakan Tahun 2000 Sebagai Tahun Dasar. Penggunaan Tahun Dasar Ini Ditetapkan Secara Nasional.
Peroduk Domestik Bruto Sebagai Salah Saru Indicator Ekonomi Memuat Berbagai Instrument Ekonomi Yang Di Dalmnya Terlihat Jelas Keadaan Makro Ekonomi Suatu Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonominya, Income Perkapita Dan Berbagai Instrument Ekonomi Lainnya. Dimana Dengan Adanya Data-Data Tersebut Akan Sangan Membantu Pengambil Kebijaksanaan Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Sehingga Pembangunan Tidak Salah Arah.
Angka PDRB Sangat Diperlukan Dan Perlu Disajikan, Karena Selain Dapat Dipakai Sebagai Bahan Analisa Perencanaan Pembangunan Juga Merupakan Barometer Untuk Mengukur Hasil-Hasil Pembangunan Yang Telah Dilaksanakan. PDRB Dapat Didefinisikan Berdasarkan Tiga Pendekatan Yaitu :
A. Pendekatan Produksi (Production Approach)
PDRB Adalah Jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) Yang Tercipta Sebagai Hasil Proses Produksi Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Berbagai Unit Produksi Dalam Suatu Wilayah/Region Pada Suatu Jangka Waktu Tertentu, Biasanya Setahun.
B. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
PDRB Adalah Jumlah Balas Jasa Yang Diterima Oleh Faktor Faktor Produksi Yang Ikut Di Dalam Proses Produksi Di Suatu Wilayah/Region Pada Jangka Waktu Tertentu (Biasanya Setahun). Balas Jasa Faktor Produksi Tersebut Adalah Upah Dan Gaji, Sewa Tanah, Bunga Modal, Dan Keuntungan. Termasuk Sebagai Komponen Penyusun PDRB Adalah Penyusutan Barang Modal Tetap Dan Pajak Tidak Langsung Neto. Jumlah Semua Komponen Pendapatan Ini Per Sektor Disebut Sebagainilai Tambah Bruto Sektoral. PDRB Merupakan Jumlah Dari Nilai Tambah Bruto Seluruh Sektor (Lapangan Usaha).
C. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
PDRB Adalah Jumlah Semua Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Dan Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Perubahan Inventori, Dan Ekspor Neto Di Suatu Wilayah/Region Pada Suatu Periode (Biasanya Setahun). Yang Dimaksud Dengan Ekspor Netto Adalah Ekspor Dikurangi Impor.

3. Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional Adalah Jumlah Pendapatan Yang Diterima Oleh Seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) Di Suatu Negara Dari Penyerahan Faktor-Faktor Produksi Dalam Satu Periode, Biasanya Selama Satu Tahun.
Konsep Pendapatan Nasional Pertama Kali Dicetuskan Oleh Sir William Petty Dari Inggris Yang Berusaha Menaksir Pendapatan Nasional Negaranya(Inggris) Pada Tahun 1665. Dalam Perhitungannya, Ia Menggunakan Anggapan Bahwa Pendapatan Nasional Merupakan Penjumlahan Biaya Hidup (Konsumsi) Selama Setahun. Namun, Pendapat Tersebut Tidak Disepakati Oleh Para Ahli Ekonomi Modern, Sebab Menurut Pandangan Ilmu Ekonomi Modern, Konsumsi Bukanlah Satu-Satunya Unsur Dalam Perhitungan Pendapatan Nasional. Menurut Mereka, Alat Utama Sebagai Pengukur Kegiatan Perekonomian Adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), Yaitu Seluruh Jumlah Barang Dan Jasa Yang Dihasilkan Tiap Tahun Oleh Negara Yang Bersangkutan Diukur Menurut Harga Pasar Pada Suatu Negara.

SUMBER :

Kamis, 04 April 2013

Tulisan 4 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan



Nama : Siti Maroha
NPM : 27212068
Kelas : 1EB24
Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
1.    STRUKTUR PRODUKSI
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa   pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·         Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
·         Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·         Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2.    PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Pendapatan Nasional dapat diartikan suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, atau pendapatan yang dihasilkan semua pelaku/ sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendekatan Nasional sering digunakan dalam hal :
1. Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu Negara
2. Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
3. Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dengan Negara lainnya.

Berikut adalah beberapa konsep perhitungan pendapatan nasional :

1) Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Produk (PDB/GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.
2) Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB yaitu meliputi nilai-nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama satu tahun, termasuk hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
PNB = PDB + Pendapatan faktor produksi luar negeri – Pembayaran Faktor produksi luar negeri
3) Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
NNP = GNP – Depresiasi
4) Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakt sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak langsung( subsidi ).
NNI = NNP – Pajak Langsung
5) Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income) yaitu pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahn ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi Pembayaran asuransi ditambah dengan pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen ditambah dari penerimaan bukan balas jasa.
PI = NNI – Laba ditahan – Pembayaran asuransi + Pendapatan bunga personal + Penerimaan Bukan balas jasa.
6) Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Disposable Income adalah pendapatan yang siap untuk membeli barang dan jasa. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak pendapatan personal (Pajak Langsung). Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. DI = PI – Pajak pendapatan prsonal.
Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan Pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
Y = r + w + i + p
2. Pendekatan Produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
Y = [(Q1 x P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn) ......]
3. Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.
Y = C + I + G + (X-M)
Pendapatan Nasional per kapita
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata jumlah penduduk disuatu negara pada suatu periode tertentu selama satu tahun. Biasanya digunakan untuk melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).

3.    Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

A.   Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.
Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi.
Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
B.  Analisis Distribusi Pendapatan
(1.)  Distribusi Ukuran (personal distribution of income)
Distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.
Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.
Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.
(2.)  Kurva Lorenz
Sumbu horisontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.
Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya.
Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal melambangkan persentase jumlah penerimanya (persentase penduduk yang menerima pendapatan itu terdapat total penduduk atau populasi). Sebagai contoh, titik tengah garis diagonal melambangkan 50 persen pendapatan yang tepat didistribusikan untuk 50 persen dari jumlah penduduk.
Titik yang terletak pada posisi tiga perempat garis diagonal melambangkan 75 persen pendapatan nasional yang didistribusikan kepada 75 persen dari jumlah penduduk.
Garis diagonal merupakan garis "pemerataan sempurna" (perfect equality) dalam distribusi ukuran pendapatan.
(3.)  Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
(4.)  Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Agregat
Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/ kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
Angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70.
Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

KEMISKINAN
- Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
- Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
- Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
- Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
- Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.
- Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin
SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :
1. kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
2. gangguan dan tingginya risiko kesehatan,
3. risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4. kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5. kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.
Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Ukuran Kemiskinan
1. Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2. Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Faktor-faktor Penyebab kemiskinan
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung
maupun tidak langsung, yaitu sebagai berikut :
• Tingkat kemiskinan cukup banyak.
• Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output ( produktivitas tenaga kerja ).
• Tingkat inflasi.
• Tinggat Infestasi.
• Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
• Tingkat dan jenis pendidikan.
• Etos kerja dan motivasi pekerja.
Strategi Dalam Mengurangi kemiskinan
• Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin.
• Pembangunan Sumber Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
• Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan.
C.    Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini
Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

SUMBER: