Bahasa Indonesia 2 - Analisis Laporan Keuangan

BAB I

LATAR BELAKANG

A.          LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam memilih metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Wardhani (2008) menyatakan fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan.

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan maka perlu dibuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Teknik analisis yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik analisis untuk mengetahui hubungan matematis dari pos-pos tertentu dalam setiap elemen laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio akan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, agar dapat diketahui perubahan yang terjadi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

        Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun  berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut meningkat atau bahkan menurun dan didalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas (leverage), rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan.

Diharapkan dengan analisis ini dapat diketahui gambaran keadaan keuangan perusahaan, sehingga interpretasi pengguna laporan terhadap laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan,terutama bagi direktur dalam rangka menetapkan kebijakan, menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat agar prestasi manajemen semakin baik pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat pentingnya analisis terhadap laporan keuangan sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kondisi keuangan serta prestasi (keberhasilan) suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mendalami dan membahas topik tentang “Analisa Laporan Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk”.

B.            IDENTIFIKASI MASALAH

Analisis laporan keuangan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan di atas, maka penulis hanya akan membahas tentang analisis kinerja keuangan dengan menggunakan Current Ratio (CR), Retrun on Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) untuk menilai kinerja perusahaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada tahun 2010-2011. Adapun  data yang akan dipakai adalah neraca dan laporan laba rugi.

C.           RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

-          Apakah Kinerja perusahaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami peningkatan pada periode 2010-2011 ditinjau dari laporan keuangan dengan menggunakan analisis Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio?

D.           TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah :

-          Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dilihat dari Current Ratio, Retrun on Assets dan Debt to Equity Ratio.

E.            MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bukan hanya secara teoritis tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, diantaranya yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga memberikan gambaran dan pertimbangan bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penilaian Kinerja Keuangan instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi.

2. Bagi Pembaca

Untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Penulis

Untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang diperoleh dengan praktik yang sesungguhnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.        LAPORAN KEUANGAN

1.         Pengertian Laporan Keuangan

• Laporan keuangan merupakan data akuntansi yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditur atau pihak lain dengan mengambil keputusan ekonomi.
• Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan bagi pemakai laporan keuangan. Laporan ini memuat laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa yang akan datang.

2.         BAGIAN-BAGIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian-bagian dari laporan keuangan meliputi :

1. Neraca (Balance Sheet), menyajikan aktiva pada sisi sebelah kiri,yang merupakan alokasi dari dana,kewajiban dan ekuitas pada sebelah kanan yang merupakan sumber dana perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement), Laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi,biasanya setiap satu kuartal atau satu tahun.

3. Laporan Laba Ditahan (Statement of Shareholders Equity), menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas untuk mengidentifikasi alasa perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktivanya.

4.    Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow), Tujuan dari pembuatan laporan arus kas ini adalah:

a.  Memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu.

b.  Memberikan informasi mengenai efek kas dari tiga kategori aktivitas yaitu aktivitas investasi,aktivitas pendanaan,aktivitas operasi.

3.         TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

APB Statement No.4 berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements Business Enterprises. Laporan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini, tujuan laporan keuangan di golongkan sebagai berikut :

       1.         Tujuan Khusus

Tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP

       2.         Tujuan Umum

       ·      Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan

• Kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba
• Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
• Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban
• Mengungkapkan informasi relevan lainnyayang dibutuhkan para pemakai laporan.

3.         Tujuan Kualitatif

• Relevance : memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
• Understanability : informasi yang dipilih untuk disajkan bukan saja penting tetapi juga harus informasi yang di mengerti pemakai
• Verifiability : hasil akuntansi harus dapat di periksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.
• Neutrality : laporan akuntansi harus bersikap netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
• Timelines : laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilaan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
• Comparability : informasi akuntansi harus dapat saling di bandingkan,artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
• Completeness : informasi akuntansi yang dilaporkan harus harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai

4.             PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA

1.    Investor : penanam modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2.  Karyawan : karyawan dan kelompok yang mewakili merekatertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi untuk~ menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman : pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjamari serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya : pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usah berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utam rnereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Stakeholders (para pemegang saham) : para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang diperoleh dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya.

6. Pelanggan : para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

7.    Pemerintah : pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumberdaya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statisti lainnya

8.  Masyarakat : perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat daiam berbagai cara. Misalnya: perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitasnya.

5.        JENIS LAPORAN KEUANGAN

Dua jenis laporan keuangan utama yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi.

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca juga berarti suatu laporan yang sistematis tentang Aktiva (assets), Utang (liabilities), dan Modal Sendiri (owner’s equity).

Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu.

6.             MACAM-MACAM ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Time Series dan Cross Sectional

1. Analisis Trend atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu (rasio historis) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang pada perusahaan yang sama. Analisis trend dapat melihat apakah prestasi perusahaan itu meningkat atau menurun selama periode tertentu, mengestimasi kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan pada kondisi keuangan tertentu
2. Analisis Cross Sectional, dengan analisis ini analis membandingkan rasio-rasio perusahaan (company ratio) dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri (rasio rata-rata/rasio standard) untuk waktu yang sama.

Analisis Commond Size dan Analisis Index

1. Analisis Commond Size, untuk membuat perbandingan elemen-elemen laporan keuangan dengan command base-nya. Laporan keuangan neraca pada sisi aktiva didasarkan pada total aktiva sehingga total aktiva sama dengan 100%. Elemen-elemen lain dari aktiva dibandingkan dengan total aktiva. Elemen-elemen kewajiban dan modal sendiri didasarkan pada total kewajiban dan modal sendiri. Laporan laba rugi commond base-nya penjualan, elemen-elemen laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan.
2. Analisis Index, memilih tahun dasar sebagai commond base-nya elemen-elemen laporan keuangan pada periode lain dibandingkan dengan elemen-elemen laporan keuangan yang sama dengan tahun dasar tersebut.

BAB III

PEMABAHASAN

A.       SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (“TELKOM”, “Perseroan”, atau “Perusahaan”) adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan. Pada awalnya di kenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap atau dengan nama “JAWATAN”. Pada tahun 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel),PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 di resmikan PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai nama perusahaan telekomunikasi terbesar di indonesia. TELKOM menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (mobile service),data/internet serta jasa multimedia lainnya.

Perkembangan PT Telkom di Indonesia

Logo PT Telkom Lama

1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap dibentuk pada masa pemerintahaan kolonial belanda.

1906 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT).

1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, lepas dari pemerintahaan jepang.

1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional.

1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional terpisah dari perumtel.

1989 Undang-undang nomor 3/1989 tentang Telekomunikasi, tentang peran serta swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP No 25 tahun 1991.

1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (Initial Public Offering/IPO) dilakukan pada tanggal 14 November 1995. sejak itu saham TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering Without Listing/POWL) di Tokyo Stock Exchange.

1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra – dengan mitra PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten – dengan mitra PT Aria West International (AriaWest); Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta – dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); Divisi Regional VI Kalimantan – dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra); dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia – dengan mitra PT Bukaka Singtel.

1999 Undang-undang nomor 36/1999, tentang penghapusan monopoli penyelenggaraan telekomunikasi.

2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dengan Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham Dayamitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra ke dalam laporan keuangan TELKOM.

2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli pada tanggal 15 Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55% saham pada tanggal 31 Desember 2004. TELKOM menjual 12,72% saham Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan demikian TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

Dalam meningkatkan usahanya serta memberikan proteksi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, PT.Telkom telah membuka kantor-kantor Cabang dan Perwakilan yang terdapat di berbagai regional yang terdiri dari : 7 DIVRE yaitu Divre 1 Sumatera, Divre 2 Jakarta, Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 Jawa Tengah & DI.Yogyakarta, Divre 5 Jawa Timur, Divre 6 Kalimantan, Divre 7 kawasan Timur Indonesia. PT. Telkom Juga mempunyai anak perusahaan seperti, Telkomsel, Telkomvision/Indonusa, Infomedia, Graha Sarana Duta / GSD, Patrakom, Bangtelindo, PT FINNET Indonesia.

Berikut adalah beberapa layanan telekomunikasi TELKOM:

*Telepon

1. Telepon tetap (PSTN), layanan telepon tetap yang hingga kini masih menjadi monopoli TELKOM di Indonesia.

2.Telkom Flexi, layanan telepon fixed wireless CDMA

*Data/Internet

1.TELKOMNet Instan, layanan akses internet dial up
2.TELKOMNet Astinet, layanan akses internet berlangganan dengan fokus perusahaan
3.Speedy, layanan akses internet dengan kecepatan tinggi (broad band) menggunakan teknologi ADSL
4. e-Business (i-deal, i-manage, i-Settle, i-Xchange, TELKOMWeb Kiostron, TELKOMWeb Plazatron)
5.SolusiEnterprise-INFONET
6.TELKOMLinkDINAccess

Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan. TELKOM melayani 8,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler.

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham biasa TELKOM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik. Saham TELKOM diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”), New York Stock Exchange (“NYSE”), London Stock Exchange (“LSE”) dan Tokyo Stock Exchange (tanpa tercatat). Harga saham TELKOM di BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp9.450 dengan nilai kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir tahun 2009 mencapai Rp190.512 miliar atau 9,43% dari kapitalisasi pasar BEI.

Untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas dankonektivitas tanpa putus, TELKOM telah memperluas portofolio bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, media dan edutainment (TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas teknologi Next Generation Network (NGN) dan memobilisasi sinergi di seluruh jajaran TELKOMGroup, TELKOM dapat mewujudkan dan memberdayakan pelanggan ritel dan korporasi dengan memberikan kualitas, kecepatan, kehandalan dan layanan pelanggan yang lebih baik.

Pada tahun 2009, laba bersih konsolidasian kami sebesar Rp11.332,1 miliar meningkat 6,7% dibanding tahun 2008 atau 100,8% terhadap target tahun 2009. Sementara itu margin laba bersih kami sebesar 17,5% di tahun 2009 yang merupakan pencapaian 105,4% terhadap target margin laba bersih.

Prestasi keuangan tersebut didukung oleh kinerja operasional kami yang juga solid. Saat ini kami melayani 105,2 juta pelanggan, dari bisnis seluler, telepon tidak bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel. jumlah tersebut merupakan pencapaian 106% terhadap target perusahaan. Penambahan pelanggan kami dipimpin oleh bisnis seluler yang bertambah 16,34 juta pelanggan atau pencapaian 162% terhadap target perusahaan tahun 2009.

B.           LAPORAN KEUANGAN (Tahun 2010)

           LAPORAN KEUANGAN (Tahun 2011)

1. Laporan Neraca Konsolidasian PT. Telekomunikasi Tbk. Dan Anak Perusahaan             

a.      Perhitungan Analisis Rasio Rentabilitas

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Dapat diartikan bahwa ratio rentabilitas mengidentikasikan seberapa besar kemampuan aset  perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Rumus:

=   Laba Bersih Sebelum Pajak

                Total Aktiva

Tahun 2010            Rp 21.416      =  0.213092407 atau 0.21

                               Rp100.501

Tahun 2011            Rp20.587       = 0.202381183 atau  0.20

                               Rp   103.058

Rendahnya rentabilitas tergantung pada :

·         Operating Profit Margin

Menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap Rp dari penjualan yang dilakukan.

Rumus :     

Laba bersih sebelum pajak

           Penjualan

Tahun 2010         Rp21.416     =  0.312054670 atau 0.31 = 31%

                             Rp68.629

Tahun 2011          Rp 20587    =  0.288924130 atau 0.28  = 28%

                             Rp71.254    

·         Asset Turnover

Rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, makin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut.

Rumus :

  Penjualan         

Total Aktiva

Tahun 2010                 Rp68.629   =  0.682868827 atau 0.68  = 68%

                                    Rp 100.501

                                                         

Tahun 2011                 Rp71.254    =  0,691423913 atau 0.69  = 69%

                                  Rp103.054

                                                        

b.      Perhitungan Analisis Ratio Solvabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka waktu pendek atau panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi.

Rasio solvabilitas terdiri dari:

·         Ratio Hutang Modal (Debt to Equity Ratio atau Ratio Leverage)

Menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang pada pihak luar dan digunakan untuk mengukur hingga sejuah mana perusahaan dibiayai oleh hutang.

Rumus:

Total Hutang

Total Modal

Tahun 2010             Rp  44.086   = 0.781458831 atau 0.78 = 78%

                                Rp56.415

Tahun 2011             Rp42.073       =   0.689936209 atau 0.68 = 68%

                                Rp 60.981

Analisis:

Pada tahun 2010, ratio hutang modal sebesar 78% yang diperoleh dari perbandingan total hutang sebesar Rp44.086  dengan penjualan sebesar Rp56.415. Ini berarti perusahaan baru bisa menutupi hutang sebesar Rp 0,78%.

Pada tahun 2011 terjadi penurunan dari 78% pada tahun 2010 menjadi sebesar 68% pada tahun 2010 yang diperoleh dari perbandingan total hutang sebesar Rp42.073 dengan penjualan sebesar Rp60.981. Ini berarti perusahaan baru bisa menutupi hutang sebesar Rp0.68%.

·         Debt Ratio 

Menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva

Rumus:

Total Hutang

Total Aktiva

Tahun 2010              Rp44.086    = 0.438662301 atau 0.43         =  43%

                                 Rp100.501

Tahun 2011              Rp42.073     = 0.408261688  atau 0.40       =  40%

                                 Rp103.054

Analisis

Dikarenakan Debt Ratio yang digambarkan oleh PT. Telkom semakin kecil,maka hutang yang dimiliki perusahaan pun semakin kecil dan ini berisiko finansial bahwa PT. Telkom, Tbk mengembalikan pinjaman yang semakin kecil pula.

·         Times Interest Earned / Coverage Ratio (Rasio Penutupan)

Rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga hutang jangka panjang.

Rumus;

Laba Bersih Sebelum Bunga dan Pajak

                 Beban Bunga

Tahun 2010        Rp Rp 21.416        = 0.4285771463 atau 0.42    = 42%

                           Rp  49.970

Tahun 2011        Rp Rp20.587         = 0.4450858304 atau 0.44   = 44%

                           Rp  46.254

Analisis

Pada tahun 2010 ratio coverage PT. Telkom Tbk yakni sebesar 42% yang diperoleh dari perbandingan laba bersih sebelum bunga dan pajak sebesar Rp21.416 dengan beban bunga sebesar Rp49.970

Pada tahun 2011 ratio coverage PT. Telkom mengalami kenaikan dari 44%  pada tahun 2012 menjadi 44% pada tahun 2011 yang diperoleh dari perbandingan dari laba bersih sebelum bunga dan pajak sebesar Rp20.5871 dengan beban bunga sebesar Rp46.254.

c.       Perhitungan Analisis Ratio Likuiditas

Menunjukan besarnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.

·         Current Ratio

Rumus:

 Aktiva Lancar  

 Hutang Lancar

Tahun 2010            Rp18.729   X 100%    = 0.836885812

                               Rp20.473

                                                                       = 83%

Tahun 2011            Rp21.258    X 100%    = 0.9178447238

                               Rp22.189

                                                                       = 91%

Analisis

Pada tahun 2010, current ratio PT.Telkom Tbk 83% yang diperoleh dengan perbandingan aktiva lancar sebesar Rp18.729 dengan hutang lancar sebesar Rp20.473. Hal ini berarti setiap Rp 1,- , hutang lancar tidak dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 0.83.

Pada tahun 2011, current ratio perusahaan mengalami kenaikan dari 83% pada tahun 2010 menjadi 91% pada tahun 2011 yang diperoleh dari perbandingan aktiva lancar sebesar Rp21.258 dengan hutang lancar Rp22.189 Ini berarti setiap Rp1 , hutang lancar belum dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 0.91.

·         Quick Ratio

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya atas aktiva paling liquid.

Rumus:

Aktiva Lancar - Persediaan      X 100%

       Hutang Lancar

Tahun 2010           Rp18729- Rp89      X 100%      = Rp18640  X 100%

                                     Rp20473                                 Rp20473

                                                                                          = 0.91046744492

                                                                                          = 0.91%

Tahun 2011           Rp 21.258- Rp335       X 100%      = Rp20923  X 100%

                                     Rp22.189                                     Rp22.189

                                                                                             = 0.9429447023

                                                                                             = 94%

Analisis

Pada tahun 2010, quick ratio PT. Telkom Tbk 91% yang diperoleh dengan perbandingan quick asset sebesar Rp18.729 dengan hutang lancar Rp20.473Hal ini berarti setiap Rp1, hutang lancar belom bisa dijamin oleh quick asset sebesar Rp0.91.

Pada tahun 2011, quick ratio mengalami kenaikan dari 91% pada tahun 2010 menjadi 94% pada tahun 2011 yang diperoleh dengan perbandingan quick asset sebesar Rp2.1258 dengan hutang lancar Rp22.189 Ini berarti setiap Rp1, hutang lancar belum bisa dijamin quick asset sebesar Rp0.94.

·         Cash Ratio

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial kas dan bank.

Rumus:

  Kas(Bank)         X 100%

  Hutang Lancar

 Tahun 2010    =      Rp  91.20   X 100%     = 0.4454637584

                                 Rp 20.473                    = 44%

Tahun 2011    =  Rp96.34         X 100%     = 0.312497183

                            Rp 22.189                         = 31%

Analisis

Pada tahun 2010, cash ratio PT. Telkom Tbk sebesar 41% yang diperoleh dari perbandingan kas(bank) sebesar Rp91.20 dengan hutang lancar sebesar Rp20.473. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin oleh cash asset sebesar Rp0.44%.

Pada tahun 2011, cash ratio PT. Telkom Tbk mengalami penurunan  dari 41% pada tahun 2010 menjadi 31% pada tahun 2011 , dengan perbandingan kas(bank) sebesar Rp96.34 dengan hutang lancar sebesar Rp22.189. Ini berarti setiap Rp1 , hutang lancar dapat dijamin oleh cash asset sebesar Rp0.31%.

BAB IV  : KESIMPULAN

            Setelah melakukan analisa laporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan Anak Perusahaan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut sudah cukup baik, karena dapat dilihat dari tahun yang dibandingkan yaitu tahun 2010 dan 2011 perusahaan tersebut mengalami laba yang kenaikannya cukup pesat. Penjualan perusahaan tersebut juga meningkat cukup baik. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. juga lebih banyak menggunakan ekuitas untuk pendanaan perusahaanya dari pada menggunakan hutang.

            Namun jika dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. masih kalah dalam penggunaan aktivanya. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk juga kurang dalam pengoptimalan perputaran persediaannya. Kelebihan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dari pada perusahaan lain yang sejenis yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mampu lebih baik dalam hal pendanaan perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Sofyan, Syafri Harahap. Teori Akuntansi. Edisi revisi 2011. Penerbit : Rajawali Pers

Novita Suryandari,SE,Ak. Diktat analisis kinerja perusahaan. 2011. Purworejo.  STIE Rajawali.

Novita Suryandari,SE,Ak. Power point diskusi analisis perusahaan. 2011. Purworejo. STIE Rajawali.

Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, 2002. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: AMP YKPN.

Darsono dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: Andi

Keiso, Donald E, Weygandt, Jery J, 2002, Akuntansi Intermediate, Edisi Ketujuh. Jilid Ketiga, Alih Bahasa Herman Wibowo, Binapura Aksara, Jakarta.

Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry dan Warfiedld Terry D. Intermediate Accounting, IFRS Edition, Copyright 2011, John Wiley & Son (Asia) Ptc Ltd.

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi Revisi. Yogyakarta. Bagian Penerbit Universitas Gajah Mada.

Munawir, 2004, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Revisi, Penerbit Liberti, Yogyakarta.

Soemarso SR, 2004, Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Rineka Citra.

www.telkom.co.id, diunduh pada Senin, 22 Desember 2014 pukul 19.47

www.wikipedia.com, diunduh pada Senin, 22 Desember 2014 pukul 20.19

Bahasa Indonesia 2 - REMUNERASI

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Remunerasi

Remunerasi merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris remunerate yang menurut Oxford American Dictionaries berarti pay (someone) for services rendered or work done. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata remunerasi diartikan sebagai pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb), imbalan. Remunerasi mempunyai pengertian berupa “sesuatu” yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji,karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung terdiri dari gaji/upah, tunjangan jabatan,tunjangan khusus,bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai penghargaan prestasi, dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak langsung terdiri dari fasilitas, kesehatan, dana pensiun ,gaji selama cuti santunan musibah, dan sebagainya (Surya,2004).

            Remunerasi pada dasarnya merupakan alat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan tujuan menarik pegawai yang cakap dan berpengalaman, mempertahankan pegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai untuk bekerja dengan efektif,memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan menjadi alat untuk mengendalikan pengeluaran.

Remunerasi bisa juga dikatakan sebagai pemberian tunjangan yang disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang ada di satu institusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS).  Pemberian remunerasi itu bervariasi bergantung pada tingkat kesulitan dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing individu.
Ada lima prinsip yang akan diterapkan dalam reformasi sistem remunerasi yaitu:

1.      Sistem merit, yaitu penetapan penghasilan PNS berdasarkan harga jabatan;

2.      Adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi;

3.      Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal);

4.      Kompetitif, di mana gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain;

5.      Transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi.

Sedangkan struktur remunerasi terdiri atas tujuh komponen yaitu:

1.      Gaji, tidak lagi memakai istilah gaji pokok, di mana gaji ditetapkan dengan memperhatikan peranan masing-masing PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan;

2.      Tunjangan biaya hidup (kemahalan), yang terdiri atas tunjangan pangan, perumahan, dan transpor;

3.      Tunjangan kinerja (insentif), berupa tunjangan prestasi yang diberikan pada akhir tahun;

4.      Tunjangan hari raya, yang besarnya sama dengan gaji dan diberikan sekali dalam satu tahun;

5.      Tunjangan kompensasi yang diberikan kepada PNS yang bertugas di daerah terpencil, daerah rawan konflik, dan di daerah dengan lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau berisiko tinggi;

6.      Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya dan diberikan minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS;

Iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua (THT) dengan jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS.

1.2 Latar belakang kebijakan Remunerasi

Remunerasi pemerintahan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dilatar belakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance.
Namun pada tataran pelaksanaannya, Perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang mengawakinya. Perubahan dan pembaharuan tersebut. dilaksanakan untuk menghapus kesan Pemerintahan yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh indikator:

• Buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian aturan/hukum, berbelit belit, arogan, minta dilayani atau feodal style, dsb.)
• Sarat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
• Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja aparatur negara.
• Kuaiitas.manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.
• Kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

1.3   Maksud dan tujuan kebijakan Remunerasi

Para aparatur negara adalah bagian dari Pemerintahan. Maka dalam konteks Reformasi birokrasi dilingkungan tersebut, upaya untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai adalah merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai (Reformasi bidang kultural). Sehingga dengan struktur gaji yang baru (nanti), setiap pegawai diharapkan akan mempunyai daya tangkal (imunitas) yang maksimal terhadap rayuan atau iming-iming materi (kolusi).

1.4   Siapa saja yang mendapatkan Remunerasi

Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :

·         Prioritas pertama adalah seluruh Instansi Rumpun Penegak Hukum, rumpun pengelola Keuangan Negara, rumpun Pemeriksa dan Pengawas Keuangan Negara serta Lembaga Penertiban Aparatur Negara.

·         Prioritas kedua adalah Kementrian/Lembaga yang terkait dg kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.

·         Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

1.5       Landasan Hukum Kebijakan Remunerasi.

• UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
• UU No.43/1999 tentang perubahan atas UU No.8/1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang salah satu substansinya menyatakan bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil & layak sesuai dengan beban pekerjaan & tanggung jawabnya. ( Psl 7, UU No.43/1999)
• Undang-undang No. 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025. Khususnya pada Bab IV butir 1.2, huruf E. Yang menyatakan bahwa : “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yanq baik. Di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang bidang lainnya. “.
• Perpres No.7/2005, tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional.
• Konvensi ILO No. 100;, Diratifikasi pd th 1999, bunyinya ‘Equal remuneration for jobs of equal value’ (Pekerjaan yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama).

1.6    Mengapa Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi Birokrasi
Remunerasi bermakna sangat strategis terhadap suksesnya Reformasi birokrasi, mengingat dampak paling signifikan terhadap kinerja lembaga akan sanga ditentukan oleh perubahan kultur birokrasi didalam melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan keberhasilan merubah kultur tersebut. akan sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan anggotanya.

Namun tanpa iming-iming Remunerasi, sesungguhnya Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu. Yaitu dengan mencanangkan dan melaksanakan beberapa perubahan dan pembaharuan dibidang instrumental, bidang struktural dan bidang kultural pegawai.

1.8   Sistem Remunerasi

                        Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif mencakup prinsip individual equity atau keadilan individual, dalam arti apa yang diterima oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai terhadap organisasi, internal equity atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima, dan external equity atau keadilan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang diterima pegawai dalam organisasinya dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan (Surya,2004).

            Sistem remunerasi atau pengupahan dirumah sakit pada umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1.      Basic Salary

Yaitu dalam bentuk gaji bulanan yang sifatnya biaya tetap atau fixed cost, yang tidak tergantung kepada produk yang dihasilkan, besar atau kecil produk tidak berpengaruh kepada besarnya biaya yang dikeluarkan. Dasar yang digunakan untuk menentukan basic salary  adalah pangkat , golongan , tingkat pendidikan, lama kerja, jabatan dan sebagainya. Tujuan dari basic salary adalah untuk keamanan (safety) artinya sebatas memenuhi kebutuhan dasar seseorang karyawan saja.

2.      Incentive

Adalah tambahan pendapatan yang sangat bergatung kepada produk yang dihasilkan, semakin besar produk semakin besar intensif. Dasar yang digunakan bermacam-macam misalnya berdasarkan kinerja karyawan, atau berdasarkan posisi karyawan. Pada umumnya di rumah sakit, dokter spesialis berdasarkan berapa besar tarif jasa pelayanan medik yang melekat kedalam tarif pelayanan medik. Sedangkan paramedik dan tenaga struktural berdasarkan indexing atau scoring. Tujuannya adalah untuk merangsang kinerja dan motivasi karyawan (motivation).

3.      Merit

Adalah penghargaan dari organisasi bagi karyawan yang berprestasi, biasanya diberikan pada akhir tahun, atau penghargan kepada seluruh karyawan dalam bentuk THR. Dasarnya adlah profit margin tujuannnya adalah untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi atau kesejahteraan karyawan (reward).

Contoh kasus Remunerasi dan Kesimpulan

Kasus Gayus Tambunan yang diprasangkakan terlibat dalam praktik mafia pajak mengejutkan publik. Gayus, seorang pegawai negeri sipil (PNS) golongan III yang baru sembilan tahun menjadi abdi negara, memiliki rekening dan kekayaan yang luar biasa (hingga sekitar Rp 24 miliar) yang diduga dari hasil penggelapan pajak.

Kasus Gayus memunculkan resistensi sosial di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi geram karena di institusi yang dikenal dengan pilot project remunerasi itu, yakni di Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen Pajak, meski gaji PNS tergolong tinggi, praktik korupsi tetap merajalela.

Ditengarai oleh publik, masih banyak personal atau “oknum” secara kolektif yang berperilaku seperti Gayus. Karena itu, muncul gerakan resistensi sosial melalui penggalangan opini media untuk memboikot pajak. Meski gerakan tersebut dianggap sebagai sikap reaksioner, namun memiliki visi untuk mengembalikan mandat pajak pada substansi yang sebenarnya.

Kasus “memalukan” bagi bangsa ini, setelah skandal Century, membuka tabir dan fakta sosial baru yang tidak terbantahkan. Bahwa korupsi telah menjadi budaya dan merasuki seluruh sistem tata kelola pemerintahan, termasuk di institusi yang dianggap memiliki “kuasa” untuk mengelola keuangan negara dan memiliki otoritas kekuasaan yang besar.

Telah enam tahun sistem penghargaan prestasi kerja atau remunerasi dipraktikkan di jajaran PNS di kalangan Kementerian Keuangan. Remunerasi dianggap sebagai simbol reformasi birokrasi. Namun kenyataannya, remunerasi membuka fakta bahwa standar gaji dan penghasilan legal yang tinggi tidak menyurutkan praktik korupsi. Justru korupsi terkesan makin menggurita karena standar gaji yang tinggi. Para pelaku korupsi yang terbiasa melakukan praktik korupsi dalam hitungan angka yang kecil, karena penghasilan legalnya meningkat, maka akan cenderung melakukan praktik korupsi dengan nominal yang lebih besar.

Sistem remunerasi sendiri telah menguras dana APBN mencapai triliunan rupiah dan ternyata gagal menjadi alat peredam korupsi. Banyak pihak menduga, sosok simbolik korupsi semacam Gayus jumlahnya tidak saja segelintir orang, namun bisa ratusan orang yang memiliki posisi, wewenang, dan kesempatan.

Sistem remunerasi kini berada dalam titik nadir apabila dipraktikkan di lingkungan birokrasi kekuasaan yang puluhan tahun berwatak korup. Tanpa revolusi ideologi-sistem-personal birokrasi pemerintahan, remunerasi akan makin terbenam ke dalam kegagalan. Sistem remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan semula dianggap sebagai percontohan peningkatan etos kerja PNS dan aparatur negara-meski secara filosofis sistem ini bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Sistem remunerasi dengan menggelontorkan dana masyarakat lewat APBN menyalahi nilai keadilan, serta persamaan peran dan fungsi. Substansinya boleh dikatakan sebagai bentuk diskriminasi karena alasan-alasan tertentu.

Pertama, diskriminasi peran dan fungsi. Remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan dianggap akan mencegah korupsi dan sebagai “balas jasa” atas standar kerja jajaran aparatur instansi terkait. Selama ini dalam logika pemegang “kuasa”, remunerasi disimbolkan bahwa para aparatur negara di sektor keuangan dianggap bekerja paling keras dan memiliki fungsi yang paling penting bagi negara. Sebab, mereka adalah pengumpul dana untuk pemasukan APBN sehingga perlu dihargai secara layak.

Hal ini jelas mendiskriminasi dari eksistensi dan fungsi abdi negara yang lain. Termasuk para prajurit dan PNS yang sesungguhnya juga berjasa dan berfungsi menyelamatkan negara dalam beban kerjanya. Lihatlah, gaji prajurit TNI yang bekerja di perbatasan dan bertugas menjaga integritas wilayah yang rata-rata standar penghasilannya hanya Rp 3,5 juta per bulan. Demikian pula para PNS yang bekerja di menara-menara mercusuar yang digaji minimal. Para PNS di lingkungan pemerintah daerah juga bekerja dengan beban waktu yang meningkat pada era otonomi daerah. Mengapa yang menjadi pahlawan adalah mereka yang bekerja sebagai “pengumpul upeti”?

Kedua, diskriminasi hak-hak masyarakat pembayar pajak. Telah diketahui secara luas oleh publik, sumber pemasukan APBN setiap tahunnya 70% berasal dari sektor pajak, namun 60% dialokasikan untuk belanja pegawai. Adanya sistem remunerasi menjadi beban bagi APBN karena alokasi pengeluaran makin besar. Karena itu, penambahan alokasi untuk belanja modal pembangunan makin berkurang. Lantas, dalam konteks demikian, sebuah pertanyaan muncul, apakah yang diberikan negara kepada para masyarakat pembayar pajak? Logika Menteri Keuangan, selama ini alokasi untuk subsidi sosial menjadi beban bagi negara sehingga perlu dieliminasi. Yang namanya negara harus lepas dari beban anggaran subsidi sosial.

Ketiga, remunerasi melanggar martabat masyarakat marginal yang selama ini menjadi beban pajak. Sebanyak 150 juta pekerja di Indonesia digaji dengan standar upah murah oleh perusahaan karena biaya produksi terserap oleh beban pajak yang makin tinggi. Upah buruh yang rendah sebagai implikasi dari dikonversinya biaya produksi yang salah satunya adalah pajak. Mereka, para pekerja, sesungguhnya membayar pajak dari tetesan keringat dan secara formal dari standar gaji legal mereka. Begitu juga para petani, mendapat beban pajak berbagai jenis. Hal ini menunjukkan remunerasi melanggar prinsip kerakyatan.

Standar gaji para aparatur negara di jajaran Kementerian Keuangan selama ini memunculkan kecemburuan meluas di kalangan masyarakat dan abdi negara yang lain. Banyak kasak-kusuk yang selalu menjadi perbincangan publik. “Pegawai pajak dan bea cukai sebenarnya kerjanya lebih banyak bersifat teknis-administratif, namun standar gaji mereka lebih besar dibanding abdi negara yang memainkan fungsi sosial.”

Melihat realitas demikian, saat ini perlu dikaji ulang sistem remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan. Sebab, korupsi menjadi bukti kegagalan reformasi birokrasi. Yang dibutuhkan adalah kenaikan standar gaji PNS sesuai prinsip kelayakan dan kepatutan publik.

Alangkah ironisnya, seorang Gayus yang golongan III A standar gajinya mencapai angka Rp 12 juta per bulan. Sementara gaji prajurit rata-rata hanya Rp 2 juta per bulan. Apalagi dibanding pekerja sektor industri yang hanya rata-rata UMK (upah minimum kabupaten)-nya Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta per bulan.

                                                            Saran

Logika yang dipakai sebagai dasar pemberian renumerasi PNS di Kemenkeu itu yang perlu dipertanyakan. Kalau alasannya karena PNS yang bekerja disana itu yang mengurusi keluar-masuknya uang negara serta mengepulnya dari berbagai sumber sehingga wajar mereka di gaji besar, jelas kurang fair dong. Kalau itu alasannya, maka seorang PNS yang bekerja di Kementerian ESDM, harusnya diberi renumenrasi besar karena jasanya mengurusi kekayaan alam negara. Begitu pula yang PNS di Kementerian Perhutanan, wajar mereka dikasih renumerasi besar pula, sebab hasil hutan itu tak sedikit menyumbang uang ke negara.

Halnya guru dan Dosen yang PNS, juga harus diberi renumerasi besar karena akibat jasa-jasa mereka, penduduk di negeri ini menjadi pintar-pintar sehingga bisa menjadi anggota DPR, Menteri dan Jenderal. Juga para prajurit TNI dan POLRI itu, seharusnya dikasih renumerasi yang besar, sebab tanpa mereka pastilah keamanan dan ketertiban negara akan kacau balau, yang menyebabkan semua penduduk tidak akan bisa lancar bekerja dan mencari rezekinya.

Daftar Pustaka :

http://theadventureofnur.blogspot.com/2012/03/implementasi-remunerasi-terhadap.html diunduh pada Selasa, 04 November 2014 pukul 19.35

http://diahtyas8.wordpress.com/2010/11/23/remunerasi-sebagai-penghargaan-kinerja-pegawai-pemerintah/  diunduh pada Selasa, 04 November 2014 pukul 19.55

Handoko, T. Hani. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia Edisi 2. 1987. Yogyakarta. Penerbit: BPFE-YOGYAKARTA

http://sir.stikom,edu/164/5/BAB II.pdf diunduh pada Rabu,05 November 2015 pukul 21.11

http://indonesiabisasehat.blogspot.com/2009/09/tentang-remunerasi-intermezo.html diunduh pada Rabu, 05 November pukul 21.33

http://uripsantoso.wordpress.com/2012/11/03/remunerasi-pegawai-negeri-sipil/ diunduh pada Rabu,05 November pukul  21.50